Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses tau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sinergis

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesional.

“Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI !”

Jakarta – Amanat secara serentak pada hari ini disampaikan kepada seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus pernyataan tekad menyambut gagasan revolusi mental yang merupakan implementasi reformasi birokrasi khususnya di area manajemen perubahan. Himbauan Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan, dalam apel pagi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi bertindak selaku Inspektur Upacara, dilapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM, Senin (01/06).
Kegiatan ini bukan hanya gerakan himbauan saja, tetapi merupakan wujud nyata sebagai pengejawentahan pengabdian seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi kementerian, yaitu mewujudkan “masyarakat memperoleh kepastian hukum”.

Pada acara apel pagi ini juga dilakukan pemberhentian dengan hormat petugas keamanan Lapas Banceuy, Dedi Romadi karena terlibat peredaran narkoba.
“Dari sisi kepegawaian diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri, artinya dari sisi kepegawaian clear dari sisi penegakan hukum urusan kepolisian dan BNN,” tegas Mualimin Abdi. Selanjutnya kasus tersebut kini ditangani oleh BNN yang mengungkap kasus tersebut. Menurut Mualimin, sidak yang dilakukan tersebut cukup efektif untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba.

Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam pelayaran menuju pulau tujuan dengan kapal, “Kabinet Indonesia Kerja”. Bekerja berarti berkarya, berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa.

Adapun sambutan yang dibacakan terkait hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) artinya ada penurunan dibandingkan tahun 2013. “Dengan adanya paragraph penjelasan tersebut, kita diminta untuk melakukan pembenahan. Maknanya dalam mengelola uang Negara harus lebih dioptimalkan dengan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel.” Pungkas Mualimin.
Dan yang lebih penting, dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara harus lebih baik dan benar. Demi mensukseskan Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI”. Makna dari ‘PASTI’ adalah singkatan dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.

Mereka semakin mengerti arti pelayanan pasti. Bukan hanya retorika atau janji, masyarakat butuh suatu bukti. Dalam standar pelayanan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, untuk itu saya minta kepada seluruh jajaran agar memberikan kejelasan atas layanan yang diberikan, mulai dari prosedur permohonan, proses pelayanannya, kejelasan tarif, waktu penyelesaian serta fasilitas lain yang mendukung standar pelayanan prima.
Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang “PROFESIONAL”. Serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah ciri-ciri aparatur Negara yang “AKUNTABEL”. Bekerja dalam kebersamaan tentu lebih maksimal hasilnya dibandingkan dalam kesendirian. Ibarat lidi saat sendiri dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun saat berada dalam ikatan berbentuk sapu maka pekerjaan besar dalam membersihkan kotoran dapat diselesaikan dengan sempurna dan inilah makna dari “SINERGI”. Apabila kita telah mampu melaksanakan hal tersebut, maka kita menjadi aparatur yang memegang teguh nilai-nilai “TRANSPARAN”.
Dari penggambaran itulah maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengoptimalkan diri untuk terus berkreatifitas, dan mengembangkan inisiatif serta senantiasa melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran organisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berprestasi. Karena sejatinya, kesadaran itulah yang menjadikan kita sebagai aparatur yang “INOVATIF”
Sebagai penutup sambutan Mualimin mengatakan, “Mari kita buktikan dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu menjadi aparatur Negara yang Professional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif.” Sekali lagi, mari kita bersama-sama sukseskan Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI”. (kemenkumham.go.id)

Profil Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1978. Berdiri di atas tanah seluas 42.500 m² dengan daya tampung (kapasitas) hunian sebanyak: 500 orang.
Peningkatan jumlah WBP di Lapas Kelas 1 Palembang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga kelebihan kapasitas menimbulkan berbagai macam aspek negatif yang berakibat kurang tercapainya tujuan dari system Pemasyarakatan.
Sejak tahun 2003 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya membangun lapas yang diharapkan dapat mengatasi lebihnya kapasitas WBP, sehingga pada bulan juli 2003 dimulai pembangunan Lapas Kelas 1 Palembang yang terletak di Merah Mata yang berjarak ±30 Km Sebelah timur dari kota Palembang.
Berdasarkan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan No. W5.PK.01.01.01-0185 tanggal 19 januari 2011 Perihal pelaksanaan pemindahaan bertahap dari Pakjo ke Merah Mata, maka pada tanggal 28 januari 2011 dilakukan pemindahan perdana kemudian pada tanggal 31 januari 2011 Lapas Kelas 1 Palembang di Merah Mata di resmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar yang bertepatan dengan peresmian Law Centre. Proses pemindahan berakhir pada tanggal 7 maret 2011.
Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang terdiri dari:
 Ruang Perkantoran (Ruang Tata Usaha, Umum, Kepegawaian & Keuangan, Pertemuan, Kalapas, Adm. Kamtib, Keamanan, Portatib Kegiatan Kerja, Bimker& Lolahasker, Ruang Besukan, Warung Informasi, KPLP, P2U, Binadik, Register, Bimaswat, Komandan dan Dapur).
 Blok Hunian terdiri dari 2 sektor, Sektor A untuk warga binaan narkotika dan sektor B khusus warga binaan Kriminal
 Ruang Ibadah, Ruang Pertemuan, Koperasi, Bimker, Perpustakaan, Ruang Poliklinik dan Gudang.

1 2